Kebijakan perdagangan luar negri di Indonesia

Definisi kebijakan perdagangan luar negri

Kebijakan Perdagangan luar negri adalah suatu aturan yang dibentuk oleh badan  badantertentu dalam melakukan perdagangan dunia yang dilakukan oleh penduduk suatu negara denganpenduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupaantarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara ataupemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Di banyak negara, perdaganganinternasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP.Di Indonesia perdagangan internasional juga terjalin dengan negara  negara luar termasuk yangsatu kawasan dengan Indonesia. Salah satu bentuk perdagangan yang terjalin adalah perdagangan dibidang pertanian atau pangan. Misalanya saja dari segi beras dan gula. Indonesia yang dulu terkenaldengan perdagangan di sektor beras nya dan menjadi negara pengekspor beras terbesar sekarangtelah menjadi negara pengimpor terbesar dari beras. Hal ini memiliki hubungan yang terbalik sepertimasa sebelumnya. Indonesia mengalami peningkatan import beras semenjak liberalisasi radikal olehpemerintah atas tekanan IMF pada tahun 1998. 

Pada saat itu impor beras Indonesia naik dua kalilipat menjadi sepuluh persen.Persoalan yang muncul akibat kelangkaan beras dapat merembet kepada persoalan ekonomi danpolitik. Bahkan, bukan tak mungkin akan mengancam stabilitas negara. Persediaan beras dapatdisebut aman jika dapat didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia dalam kisaran waktu enambulan dengan ketersediaan beras kurang lebih 1,2 juta ton.

Sedangakan persediaan yang ada sekitar900-an ribu ton. Dengan demikian sudah menjadi tugas pemerintah menambah persediaan berasagar posisi persediaannya tetap aman dan tidak merembet ke persoalan lain.Dengan melakukanimpor beras dari Vietnam, Thailand dan negara lainnya.Tidak dapat di pungkiri bahwa impor yang dilakukan pemerintah juga berdampak bagi para pelakuekonomi seperti kaum petani, pemerintah dan masyarakat.

Hanya saja dampak yang dirasakanbertolak belakang. Importir memperoleh keuntungan dari selisih harga impor yang lebih rendahdibandingkan harga domestik. Petani mengalami kerugian akibat penurunan harga beras karenanaiknya penawaran. Dampak psikologis juga dialami kaum petani. Mereka tidak termotivasimenanam padi, membiarkan sawahnya terbengkalai.Sedangakan bagi pemerintah dan masyarakat, tidak merasakan dampaknya secara langsung.Pemerintah akan memperoleh pemasukan hanya apabila mengenakan tarif impor/pajak terhadapberas yang diimpor.

Menpar Usulkan Rute Program "Jalur Sutra"

Minggu, 21 Juni 2015 | 21:32 WIB

KOMPAS.COM/FIRA ABDURACHMANSeorang seniman Tiongkok di pasar malam Xi'an, Tiongkok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengusulkan program Silk Road Tourism dilakukan melalui jalur darat dan laut pada forum Tourism Ministerial Meeting of Countries along The Silk Road Economic Belt yang dilaksanakan di Xian, Provinsi Shaanxi, Tiongkok, Jumat, (19/6/2015). Program Silk Road Tourism diinisiasi oleh World Tourism Organization (UNWTO) dan China National Tourism Organization(CNTA).

Dikutip dari siaran pers yang diterima KompasTravel, program Silk Road Tourism diusulkan melalui jalur darat bermula dari Xian menuju ke bagian Barat Tiongkok, Rusia, dan beberapa negara Eropa, sedangkan jalur laut atau Maritime Silk Road dapat diawali dari Fuzhou ke Asia Tenggara, India, Afrika, Timur Tengah dan Eropa. 

Sebelumnya, program bebas visa menjadi poin penting yang dibahas pada forum pariwisata internasional di Tiongkok beberapa hari lalu. Enam dari anggota Silk Road Program, atau yang populer disebut Jalur Sutera, yakni Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Italia dan Spanyol.

"Kami mengundang seluruh anggota Silk Road Program untuk men-support dan memfasilitasi kemudahan Visa tersebut, agar memberi dampak yang positif untuk pertumbuhan ekonomi global,” kata Arief Yahya.

Istilah “jalur sutra” pertama kali dipopulerkan oleh geografer Jerman, Ferdinand von Richthofen pada abad ke-19 karena komoditas perdagangan dari daratan Tiongkok yang banyak adalah kain sutra.

Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan, Kementerian Pariwisata melakukan langkah-langkah strategis dan efektif untuk mencapai target kunjungan wisman dan perjalanan wisnus yang telah ditetapkan. Promosi pariwisata dan sosialisasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kemudahan bagi kunjungan wisatawan mancanegara antara lain mengikuti forum pariwisata baik tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Forum 1st Tourism Ministerial Meeting of Countries along the Silk Road Economic Belt dipimpin oleh Taleb Rifai, Secretary General of UNWTO dan Li Jinzao , Chairman of CNTA. Pada pembukaan hari kedua itu, juga dihadiri Wang Yang, Vice-Premier of China, Wang Yang, Vice-Premier of China dan seluruh menteri dan perwakilan 25 negara. Delegasi Indonesia dipimpin langsung Menpar Arief  Yahya.