Senin, 22 Juni 2015

Perdagangan bebas di asia

Definisi
Perdagangan bebas dapat memberikan suatu definisi sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan perusahaan yang berada di negara yang satu dengan negara yang lain. Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya-biaya  tambahan yang diterapkan pada barang ekspor-impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas.Perdagangan bebas memberlakukan beberapa perjanjian-perjanjian tersebut,sehingga sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.
Sejarah Pasar Bebas
Sejarah dari perdagangan bebas internasional adalah sejarah perdagangan internasional memfokuskan dalam pengembangan dari pasar terbuka. Diketahui bahwa bermacam kebudayaan yang makmur sepanjang sejarah yang bertransaksi dalam perdagangan. Berdasarkan hal ini, secara teoritis rasionalisasi sebagai kebijakan dari perdagangan bebas akan menjadi menguntungkan ke negara berkembang sepanjang waktu.
Pro-kontra perdagangan bebas
Banyak ekonom yang berpendapat bahwa perdagangan bebas meningkatkan standar hidup melalui teori keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial. Sebaliknya pula, perdagangan bebas juga dianggap merugikan negara maju karena ia menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain dan juga menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang menyebabkan standar hidup dan keamanan yang lebih rendah. Perdagangan bebas dianggap mendorong negara-negara untuk bergantung satu sama lain, yang berarti memperkecil kemungkinan perang.
Antiglobalisasi
Perlawanan di seluruh dunia sudah mulai berlangsung. Ketiga institusi keuangan dunia yang dianggap sebagai alat kaum neo-liberal terus menerus ditekan. Ketiganya yaitu WTO, IMF dan Bank Dunia selalu mendapat demonstrasai besar-besaran di setiap pertemuan yang dilakukan. Perlawanan dalam skala besar pertama berlangsung pada pertemua WTO di Seattle, AS. Berbagai gerakan sosial dari penjuru dunia berbondong-bondong memadati kota Seattle. Mereka melakukan demo besar-besaran untuk menghentikan pertemuan tersebut. Mereka berasal dari berbagai kalangan seperti kelompok lingkungan, kelompok perempuan, aktivis buruh, petani dan berbagai kelompok sosialis. Maraknya aksi yang mereka lakukan membuat pertemuan itu gagal menyelesaikan agenda yang seharusnya dibahas.Pada akhirnya karena situasi ekonomi global yang dikuasai paham neo-liberalisme saat ini ternyata penuh dengan mitos-mitos palsu, kita harus lebih bisa bersikap kritis terhadapnya. Dengan penguasaan teknologi informasi dan jaringan media global oleh perusahaan perusahaan raksasa internasional, akan mudah sekali bagi mereka untuk menyusupkan kembali mitos-mitos tersebut di benak kita. Untuk itu diperlukan kewaspadaan lebih dan sikap kritis yang didukung dengan informasi yang kaya.
Penanganan
Melakukan nontariff barrier, berupa peningkatan standardisasi barang-barang yang masuk melalui Balai Besar Karantina Pertanian serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Konsekuensinya, produk pertanian dan makanan kita ya standarnya harus tinggi juga, harus sama.”
Kedua, sistem pelayanan yang cepat melalui tracking system. “Kita bangun infrastruktur IT-nya, harus di-online kan semua ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan.” Mulai sebelum barang masuk, saat pemrosesan, dan setelah barang-barang masuk ke pelabuhan.
Strategi
Strategi SDM perlu dipersiapkan secara seksama khususnya oleh perusahaan-perusahaan agar mampu menghasilkan keluaran yang mampu bersaing di tingkat dunia. Untuk mengantisipasi perdagangan bebas di tingkat dunia, para pemimpin Negara ASEAN pada tahun 1992 memutuskan didirikannya AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang bertujuan meningkatkan keunggulan bersaing regional karena produksi diarahkan pada orientasi pasar dunia melalui eliminasi tarif/bea menghilangkan hambatan tarif. Pada kompetisi tingkat ASEAN saja kita dituntut benar-benar siap, apalagi menghadapi persaingan dunia. Kotler (1992) mengingatkan bahwa globalisasi pasar dan kompetisi menciptakan suatu perubahan yang sangat besar. Strategi yang tepat harus diaplikasi untuk meraih keberhasilan melalui pemanfaatan peluang-peluang yang ada pada lingkungan bisnis yang bergerak cepat dan semakin kompetitif. Implikasi globalisasi pada manajemen sumber daya manusia tampaknya masih kurang diperhatikan secara proporsional karena tolok ukur keefektifannya kurang memiliki keterkaitan langsung dengan strategi bisnis. Alat ukur keefektifan organisasi dan aktivitas sumber daya manusia perlu dirancang secara profesional. Perusahaan dituntut berpikir global serta mempunyai visi dan misi yang jauh berwawasan ke depan. Mendapatkan calon karyawan yang berkualitas dan professional di Indonesia tidak selalu mudah. Hal tersebut disebabkan karena terjadi ketidaksesuaian antara job requirements dengan kompetisi calon. Tenaga professional asing masih banyak dipekerjakan di perusahaan-perusahaan besar terutama yang bertaraf internasional. Hal ini jelas memberi indikasi terjadi suatu mismatch antara kompetisi calon karyawan dengan kompetisi yang dibutuhkan. Analisis SWOT merupakan cara yang sistematis di dalam melakukan analisis terhadap wujud ancaman dan kesempatan agar dapat membedakan keadaan lingkungan yang akan dating sehingga dapat ditemukan masalah yang ada. Dari analisis SWOT perusahaan dapat menentukan strategi efektif yang sejauh mungkin memanfaatkan kesempatan yang berlandaskan pada kekuatan yang dimiliki  perusahaan, mengatasi ancaman yang datang dari luar, serta mengatasi kelemahan yang ada.
Perkembangan
Perkembangan terakhir AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura,Thailand,Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015. Sebagai Con toh : Vietnam menjual sepatu ke Thailand, Thailand menjual radio ke Indonesia, dan Indonesia melengkapi lingkaran tersebut dengan menjual kulit ke Vietnam. Melalui spesialisasi bidang usaha, tiap bangsa akan mengkonsumsi lebih banyak dibandingyang dapat diproduksinya sendiri. Namun dalam konsep perdagang tersebut tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non-tarif bagi negara – negara ASEAN melalui skema CEPT-AFTA.
AFTA Sendiri dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Pada pelaksanaan perdagangan bebas khususnya di Asia Tenggara yang tergabung dalam AFTA proses perdagangan tersebut tersistem pada skema CEPT-AFTA. Common Effective Preferential Tarif Scheme (CEPT) adalah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN sehingga dalam melakukan perdagangan sesama anggota, biaya operasional mampu di tekan sehinnga akan menguntungkan.
Dalam skema CEPT-AFTA barang – barang yang termasuk dalam tarif scheme adalah semua produk manufaktur, termasuk barang modal dan produk pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam definisi produk pertanian. (Produk-produk pertanian sensitive dan highly sensitive dikecualikan dari skemaCEPT).
Dalam skema CEPT, pembatasan kwantitatif dihapuskan segera setelah suatu produk menikmati konsesi CEPT, sedangkan hambatan non-tarif dihapuskan dalam jangka waktu 5 tahun setelah suatu produk menikmati konsensi CEPT.
Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN
Mulai awal tahun ini Indonesia 1 Januari 2010 terjadi pelaksanaan kesepakatan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China. Idonesia bersama negara-negara ASEAN dan CINA dalam perekonomiannya melakukan kegiatan perekonomian kawasan perdagangan pasar bebas. Akibat nya terjadi pro dan kontra dampak yang akan di timbulkan dari kegiatan ini .
Di Indonesia, para pendukung Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) melihat pelaksanaan kesepakatan perdagangan itu akan bermakna besar bagi kepentingan geostrategis dan ekonomis Indonesia dan Asia Tenggara secara keseluruhan. Pertumbuhan perekonomian China yang relatif pesat waktu itu menjadikan Negara Tirai Bambu itu salah satu aktor politik dan ekonomi yang patut diperhitungkan Indonesia dan ASEAN. Mereka yang berpendapat kritis terhadap kesepakatan perdagangan ini melihat potensi ambruknya industri domestik di Indonesia yang akan kesulitan menghadapi tantangan dari membanjirnya impor produk murah dari China.
Kita juga mengetahui perdagangan bebas (liberalization of trade) tidak bisa di hindari dari suatu perekonomian suatu negara yang terbuka. Perdagangan bebas telah menciptakan sebuah akselerasi dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Dahulu, merkantilisme yang berkarakteristik proteksionisme mendorong terjadinya penjajahan Barat atas Asia dan Afrika. Negara Barat pertama kali memperkenalkan perdagangan bebas ke negara-negara Asia, banyak yang merespon dengan skeptisisme serta melihat hal ini tak lain adalah bentuk imperialisme gaya baru. Perdagangan bebas telah bertransformasi menjadi macan-macan Asia yang sekarang malah sebaliknya membuat takut negara-negara Barat yang memperkenalkan pasar Bebas.
World Bank merilis sebuah laporan yang menyatakan ”bahwa eliminasi total terhadap hambatan dalam perdagangan akan mengangkat puluhan juta orang dari kemiskinan. Bagi negara-negara berkembang, liberalisasi perdagangan dapat menjadi powerful tool bagi penghilangan kemiskinan dalam masyarakat” karena dengan dihilangkannya hambatan perdagangan, tentu akan membuat harga barang semakin murah sehingga purchasing power masyarakat semakin meningkat. perdagangan bebas merupakan salah satu instrumen dalam menciptakan kemakmuran.
Banyak Permintaan sejumlah pengusaha lokal Indonesia untuk menunda pelaksanaan penuh ACFTA tapi sebenarnya kurang beralasan., Karena Indonesia, seperti negara Asia Tenggara lain, telah diberikan tenggang lima tahun untuk mempersiapkan diri.danpemerintah malah semakin aktif mendorong terbentuknya kesepakatan perdagangan bebas bilateral dengan negara-negara mitra dagang utama lain, seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Akan tetapi terjadi permasalahan utama bagi pengusaha local adalah ketidakimbangnya antara produk impor dengan harga produk yang di hasilkan oleh para pengusaha local Indonesia sehingga harga produk yang di hasilkan oleh pengusaha local relative lebih mahal.
Masyarakat di berbagai negara berkembang dan di negara miskin yang sudah terlibat dalam perdagangan bebas bilateral sudah dapat melihat bahwa kesepakatan ini dapat berdampak cukup serius terhadap kelangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di negara-negara tersebut. Apindo menengarai Indonesia belum siap menghadapi perdagangan bebas dengan Cina, sang raksasa manufaktur. Menurut Apindo, FTA akan membuat 7,5 juta pekerja industri manufaktur kehilangan pekerjaannya. Beberapa pengamat melihat CAFTA hanya akan merugikan Indonesia karena hanya akan membuat defisit perdagangan dengan Cina semakin membesar. Selain itu, CAFTA akan menghancurkan industri manufaktur lokal. Namun apakah penundaan FTA merupakan sebuah solusi permanen atau hanya penyelesaian jangka pendek dari permasalahan mendasar dari industri manufaktur kita.
Sebelum era perdagangan bebas ASEAN-China diberlakukan pun, kita sudah tak berdaya menghadapi gempuran barang impor ilegal dari China. Neraca perdagangan Indonesia dengan China juga berapor merah dalam lima tahun terakhir. Impor dari China lebih besar daripada ekspor kita ke `Negeri Tirai Bambu’
Banyak Permintaan sejumlah pengusaha lokal Indonesia untuk menunda pelaksanaan penuh ACFTA tapi sebenarnya kurang beralasan., Karena Indonesia, seperti negara Asia Tenggara lain, telah diberikan tenggang lima tahun untuk mempersiapkan diri.danpemerintah malah semakin aktif mendorong terbentuknya kesepakatan perdagangan bebas bilateral dengan negara-negara mitra dagang utama lain, seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Sumber :
id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas


Mendongkrak Daya Saing UMKM

SENIN, 22 JUNI 2015 | 16:18 WIB
Mendongkrak Daya Saing UMKM
Jimmy M Rifai Gani Executive Director & CEO IPMI International Business School
INFO BISNIS - Sekitar 13 tahun lalu saya membentuk perusahaan kecil bernama Proven Force Indonesia (PFI). Perusahaan ini tak membutuhkan modal besar karena jenis usahanya berbasis manajemen pengetahuan atau knowledge management. Seiring berjalannya waktu, PFI berkembang hingga memiliki 2.000 karyawan.


Mark Zuckerberg ketika mendirikan Facebook pada 2004 juga berawal dari sebuah perusahaan kecil yang berbasis knowledge management. Modal terbesarnya bukan uang, melainkan kemampuannya sebagai computer programmer dan Internet entrepreneur, yang menjadikan Facebook mampu menghasilkan keuntungan US$ 2,9 miliar pada tahun lalu.


Lain halnya dengan sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Modal usaha dalam bentuk uang kerap menjadi masalah krusial yang mengganjal pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Ketika UMKM hendak menghapus persoalan modal dengan mendatangi perbankan, muncul masalah lain, yakni agunan—yang merupakan syarat utama untuk mendapatkan kredit.


Sejatinya, jaminan (collateral) bukan satu-satunya sifat usaha yang layak mendapatkan kredit. UMKM, seperti juga bisnis lain, layak mendapatkan kredit asalkan memiliki karakter (character), kapasitas yang memadai (capacity), model (capital), dan kondisi ekonomi yang mendukung (condition of economy). Sayang, UMKM kebanyakan hanya punya dua (character dan conditions) dari lima syarat tersebut.


Maka tak heran jika UMKM lebih memilih meminjam dana ke rentenir ketimbang perbankan. Survei PT Mars Indonesia yang mewawancarai 1.333 UMKM di enam kota (Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan), membuktikan hal tersebut. Hanya 30 persen yang menggunakan jasa perbankan, sisanya tidak.


Alasan yang dikemukakan UMKM beragam. Sebanyak 26,7 persen responden menjawab bunga bank terlalu tinggi. Sedangkan 23,4 persen menilai proses kredit itu berbelit-belit. Sisanya mengatakan keharusan mempunyai agunan (17,8 persen), kerumitan persyaratan (10,9 persen), dan masih bisa mendanai sendiri (10,9 persen) merupakan penyebab UMKM enggan mengakses dana dari lembaga keuangan.


Kalaupun UMKM melirik perbankan, hasil survei mengungkapkan, ada tiga pertimbangan utama dalam memilih sebuah bank. Yakni  suku bunga (71 persen), proses pencairan dana (38,8 persen), dan persyaratan mudah (29,6 persen).


Jika ditilik dari besaran kredit yang digunakan UMKM, survei PT Mars yang dilakukan pada 2014 itu menyebutkan bahwa sekitar 68 persen UMKM hanya meminjam Rp 10-50 juta. Yang di bawah nilai tersebut hanya 32 persen UMKM.


Begitulah. Pelaku UMKM mesti berpikir dua kali jika hendak berurusan dengan perbankan. Logikanya sederhana. Agak aneh jika meminjam duit Rp 50 juta tapi harus memberikan sertifikat rumah seharga lebih dari Rp 150 juta ke bank. Ada rasa cemas untuk mengagunkan rumahnya.


Suku bunga kredit juga terlalu tinggi. Untuk sektor mikro, bank-bank domestik mematok 11-20 persen. Kredit Usaha Rakyat, yang merupakan program pemerintah, bunganya 22 persen, jauh di atas suku bunga kredit bank negara-negara tetangga yang hanya 4-6 persen. UMKM bankable saat melihat suku bunga tinggi biasanya langsung balik badan.


Namun, bagi UMKM, suku bunga bukan satu-satunya masalah. Toh, mereka pernah meminjam ke “bank keliling” dengan bunga 40 persen dan mampu membayar cicilannya tiap bulan. Yang juga menjadi hambatan sebenarnya proses kredit yang panjang dan berbelit-belit. Maklum, waktu mereka sangat berharga. Jika tak dagang sehari, keluarga bisa kelaparan.


Bank keliling alias rentenir bisa menjamur karena proses yang mudah, tak sampai 10 menit. Pendekatan kultural digunakan untuk menggaet nasabah. Demi mencegah kredit macet, rentenir menggunakan kearifan lokal untuk menagih pembayaran. Tak heran jika non-performing loan bank keliling hampir 0 persen.


Pemerintah harus bisa memangkas birokrasi perbankan supaya para UMKM selangkah lebih maju. Penurunan suku bunga KUR menjadi 12 persen per tahun mulai akhir Juni 2015 merupakan langkah awal yang mesti dibarengi dengan meringankan persyaratan kredit.


Setelah mendapat kredit, UMKM membutuhkan pendampingan. Model-model pendampingan seperti ini sangat banyak. Misalnya, melakukan kemitraan dengan peretail-peretail kakap di Tanah Air.  Dengan begitu, daya saing UMKM dapat meningkat demi menghadapi pasar bebas ASEAN yang akan diberlakukan akhir tahun ini. Untuk selengkapnya klik di http://www.ipmi.ac.id/index/en. (*)

Meningkatkan kualitas beras miskin di Indonesia

Kualitas beras miskin Indonesia menurut saya masih kurang baik sebaiknya pemerintah lebih memperhatikannya supaya masyarakat miskin dapat memakan makanan yang layak .namun tidak usah berkecil hati karena beras miskin dapat di tingkatkan kualitas nya dengan menggunakan asam sitrat dari jeruk nipis .
            Asam sitrat telah lama dikenal sebagai bahan kimia untuk membuat manisan. Selain itu, dapat membersihkan bak kamar mandi, memutihkan pakaian, dan perasa asam pada minuman. Kandungan asam sitrat di dalamnya berfungsi mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur, sehingga mampu mengawetkan makanan. bahwa pada prinsipnya asam sendiri bersifat sebagai pelarut, sehingga mampu digunakan sebagai pembersih. Dalam hal ini, mampu mengubah kondisi awal beras yang dimasak (bersifat alkali) menjadi bersifat asam lemah. Selain itu, asam sitrat pada jeruk nipis mampu membuat rasa segar pada masakan.

            Proses pembuatannya, jeruk nipis dibersihkan, dipotong, diperas dan ditambahkan gula. Campuran ekstrak jeruk dapat ditambah dengan sari pandan atau sari daun suji. Estrak Jeruk Nipis kemudian dimasak dalam suhu tinggi sampai mengental dan keras. Kemudian, diangkat dan ditiriskan sampai suhu turun. Selanjutnya, dihaluskan menjadi serpihan dan bubuk siap pakai. “.Bahan siap digunakan untuk menambah kualitas raskin. 

Pemerintah berencana meningkatkan peran Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog). Ini artinya, selama ini fungsi Bulog memang tidak optimal, terutama sebagai pengendali stok pangan apalagi stabilisator harga.
Pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sudah melakukan serangkaian rapat dan berharap akan segera menempatkan Bulog sebagai sebagai stabilisator (penyeimbang) harga komoditas beras, dan bukan menjadi lembaga yang mencari pendapatan. Bulog juga nantinya harus langsung masuk ke petani, hadir di tengah petani.
Keinginan pemerintah itu terkait dengan kondisi harga jual gabah dan beras di pihak petani yang tidak sebanding dengan harga jual di tingkat pedagang. Terjadi ketimpangan marjin keuntungan antara petani dan pedagang dalam menjual beras ke pasar, sehingga diperlukan upaya penanganan yang lebih menguntungkan petani. Pemerintah menyadari selama ini Bulog membeli beras di penggilingan, bukan di petani. Ini artinya harga pembelian pemerintah (HPP) malah berfungsi menyangga pengusaha, bukan menyangga ekonomi petani.
Ya, tugas dan fungsi Bulog saat ini justru belum maksimal dalam mengendalikan harga beras. Operasi pasar yang dilakukan tidak berkontribusi besar dalam menekan harga beras. Belum lagi dihadapkan dengan persoalan kualitas beras bulog yang banyak dikritisi warga. Kenaikan harga beras selalu menjadi permasalahan yang setiap tahun ditemukan. Persoalan itu muncul karena adanya permainan harga ditingkat distributor.
Pemerintah memang harus mengembalikan fungsi bulog sebagai stabilisator harga pangan. Sehingga, bisa meminimalisir melonjaknya harga kebutuhan pangan seperti beras. Sejauh ini, badan urusan logistik itu terkesan hanya mengedepankan keuntungan daripada menyelesaikan permasalahan pangan di masyarakat.
Lagi pula, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kenaikan komoditas itu, belum memperlihatkan hasil yang nyata. Salah satu kebijakan yang dinilai bisa menjadi solusi adalah dengan mengembalikan fungsi Bulog sebagai stabilisator harga kebutuhan pangan. Fungsi tersebut kan pernah diberlakukan di era pemerintah sebelumnya sehingga harga pangan tidak sulit untuk dikendalikan.
Upaya menjaga stabilitas harga pangan strategis jangka panjang dengan mengembalikan peran Bulog dan memberi kewenangan lebih luas memang harus fokus. Artinya, Bulog tidak hanya diberi kewenangan menjaga suplai beras dan menyalurkannya kepada masyarakat miskin, tetapi juga menjaga suplai sejumlah komoditas strategis seperti tepung, gula, minyak sayur, kedelai, dan lain-lain. Pemerintah juga harus melakukan intervensi terhadap kebutuhan pokok dengan tidak menyerahkan harga sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Intervensi dengan penetapan standar harga untuk sejumlah komoditas pokok dinilai bisa menjaga stabilitas harga jangka panjang. Serta diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani dengan adanya kepastian harga dari pemerintah dan mengurangi impor.
Kini, kita berharap pemerintah merealisasikan janjinya. Selain itu pemerintah memang harus membantu petani nasional meringankan masalahnya sejak awal, kemudian Bulog tanggap membeli hasil produk pertanian dalam negeri. Pemerintah melalui bank BUMN semestinya menunjukkan keberpihakan kepada petani nasional dengan mendukung anggaran pembelian seluruh produk petani.
Jika Bulog tidak mampu maka badan pangan seperti yang diamanatkan UU Pangan mesti segera direalisasikan. Badan pangan ini berhak menggunakan infrastruktur Bulog. Badan ini lebih cepat daripada membuat pusat lelang di daerah.

Membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran

Definisi pekerjaan
            Pekerjaan ialah sekumpulan kedudukan (posisi) yang memiliki persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. Dalam kegiatan analisis jabatan, satu pekerjaan dapat diduduki oleh satu orang, atau beberapa orang yang tersebar di berbagai tempat. Dalam arti luas Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah ini sering dianggap sinonim dengan profesi.
Penjelasan pekerjaan
            Pekerjaan yang dijalani seseorang dalam kurun waktu yang lama disebut sebagai Karir.Seseorang mungkin bekerja pada beberapa perusahaan selama karirnya tapi tetap dengan pekerjaan yang sama.Contohnya: lowongan pekerjaan yang paling banyak diinginkan orang Indonesia rata-rata adalah PNS, dan pegawai BUMN. Anggapan mereka mungkin karena jadi pegawai negeri atau pegawai BUMN gajinya stabil dan terjamin.
Definisi Pengangguran
            Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
Dampak maraknya pengangguran
            Faktor – Faktor timbulnya pengangguran
faktor – faktor yang mendorong timbulnya pengangguran adalah sebagai berikut :
 jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia (kesenjangan antara supply and demand).
– kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
– masih adanya anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan yang tidak terserap dunia kerja/berusaha mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai.
– terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis global.
– terbatasnya sumber daya alam di kota yang tidak memungkinkan lagi warga masyarakat untuk mengolah sumber daya alam menjadi mata pencaharian.
Jenis dan macam Pengangguran
1.Pengangguran Terselubung (Disguissed Unemployment) : tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
2. Setengah Menganggur (Under Unemployment) : tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
3. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) : tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan.

Solusi mengatasi pengangguran
            Menurut saya angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi sehingga dapat terjadi meningkatnya angka kriminalitas ,solusi nya adalah agar pemerintah membuka lapangan pekerjaan dan mengadakan sarana pelatihan pekerjaan kepada masyarakat
 Membuka Lapangan Kerja via Optimalisasi Pertanian
 INILAHCOM, Pandeglang - Tingkat pengangguran di Kabupaten Pandeglang masih tinggi, dan disebut-sebut sebagai terbesar di Banten, dibandingkan tujuh kabupaten/kota lainnya di provinsi itu.

Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi di Pandeglang, Senin (1/6/2015), menyatakan berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi pengangguran tersebut, di antaranya dengan mengoptimalkan sektor pertanian.

"Pertanian merupakan sektor andalan kita, dan saat ini menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan bidang lainnya. Jumlah tenaga kerja sektor ini mencapai 204.514 orang, atau 46,72 persen dari warga yang bekerja," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebagian besar warga Kabupaten Pandeglang tinggal di perdesaan dan mayoritas pekerja sebagai petani, baik pemilik lahan maupun buruh tani.

Untuk itu, kata dia, para petani, terutama yang memiliki lahan sendiri berpotensi membuka lapangan kerja bagi warga yang selama ini menjadi buruh tani, dan ini membantu pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Erwan juga menyatakan mendorong para pemilik lahan untuk mengoptimalkan secara terus menerus mengolah lahan. Jika pada musim penghujan ditanami padi, kalau kemarau menanam palawawija atau jenis lainnya.

"Kalau lahan terus digarap, masyarakat yang selama ini mengandalkan pekerjaan dari buruh tani bisa terus bekerja. Jika lahan dibiarkan, misalnya karena kemarau akan banyak yang menganggur," ujarnnya.

Para buruh tani, yang selama ini masuk dalam katagori miskin akan keluar dari kemiskinannya itu jika diberi pekerjaan, karena akan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya.

Selain itu, kata dia, Pemkab Pandeglang juga berupaya menarik masuknya investasi untuk mengelola berbagai potensi sumber daya alam sekaligus membuka peluang pekerjaan bagi warga setempat.

"Jika ada investasi maka akan membuka lapangan pekerjaan, ini berarti jumlah pengangguran akan berkurang," katanya.

Karena itu, kata dia, pemerintah Kabupaten Pandeglang mengundang investor untuk berinvestasi mengelola berbagai potensi sumber daya alam di daerah ini.

Pemkab, kata dia, juga siap membantu dan memfasilitas investor yang ingin menanamkan modalnya di Pandeglang.

"Kita mengundang investor untuk berinvestasi dan siap membantu mereka, termasuk dalam pengurusan perizinan serta hal lainnya sepanjang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Pandeglang," ujarnya.

Kepala Bappeda Pandeglang Anwar Fauzan menyatakan mengatasi pengangguran merupakan salah satu program prioritas dan masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2010-2016 Kabupaten Pandeglang.

"Kita turus upayakan agar pengangguran bisa diatasi, minimal jumlahnya ditekan dengan berupaya membuka lapangan kerja, baik melalui penempatan kerja maupun mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada.

Data per akhir 2014 jumlah pengangguran 57 ribu jiwa atau 12,34 persen dari total penduduk Kabupaten Pandeglang, dan bisa terus meningkat jika tidak dicarikan solusi untuk mengatasinya.

Penempatan dan Pelatihan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pandeglang Undang Suhendar mengakui angka pengangguran di daerah itu, per akhir 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengangguran di Pandeglang saat ini 57 ribu jiwa atau 12,34 persen dari total penduduk Kabupaten Pandeglang, atau mengalami kenaikan dibandingkan 2013 yang tercatat 9,30 persen.

Meski masih cukup tinggi, namun Pemkab Pandeglang optimistis target pengangguran sampai dengan 2016 tersisa delapan persen, bisa direalisasikan.

"Sampai akhir rencana program pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016 kita targetkan pengangguran tersisa delapan persen, dan saya optimistis bisa diwujudkan," katanya.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut, diantaranya bekerja sama dengan perusahaan baik yang ada di Pandeglang maupun luar daerah agar bisa menerima tenaga kerja dari daerah itu.

"Sekitar 150 perusahaan baik di Pandeglang maupun daerah lain yang telah menyatakan kesiapannya menampung tenaga kerja dari kita, asal memenuhi kualifikasi yang ditetapkan," katanya.

Mengenai tingkat pendidikan pengangguran, menurut dia, bervariasai namun paling banyak lulusan sekolah dasar (SD).

"Paling banyak lulusan SD, karena itulah mereka sulit diserap bekerja pada perusahaan," katanya.

Selain itu, kata dia, juga membantu penempatan bekerja di luar negeri, melalui fasilitas bagi warga yang ingin menjadi TKI.

"Hingga akhir 2014, jumlah warga kita yang menjadi TKI sebanyak 518 orang tersebar di beberapa negara," katanya.

Dari total TKI tersebut sebagian besar masih bekerja pada sektor informal, namun ke depan diusahakan lebih banyak memberangkatkan TKI untuk sektor formal.

"Secara bertahap kita akan meningkatkan pengiriman TKI untuk bekerja pada sektor formal dan mengurangi sektor informal," katanya.

Undang menyatakan dari sekitar 518 orang TKI asal daerah itu yang bekerja pada sektor formal masih di bawah 20 persen.

"Kalau untuk 100 sektor formal sulit, tapi paling tidak kita menargetkan ke depan formal 60 persen, informal 40 persen," katanya.

Undang juga menyatakan, selama ini pihaknya terus memfasilitasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mandiri asal daerah itu yang akan bekerja ke berbagai negara tujuan.

"Banyak juga warga Pandeglang yang menjadi TKI mandiri, yakni yang berangkat dan mencari kerja tanpa bantuan dari Perusahaan Jasa Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)," katanya.

Para TKI mandiri tersebut, datang ke Dinsosnakertrans untuk membuat kartu kuning dan rekomendasi pembuatan paspor.

"Kartu kuning tetap diperlukan, oleh mereka yang ingin bekerja di luar negari pada sektor formal, jadi para TKI mandiri itupun mengurus kartu itu ke kita," ujarnya.

Demikian juga pembuatan paspor, kalau tujuan berangkat ke luar negari untuk bekerja maka harus ada rekomendasi dari Dinsosnakertrans Pandeglang.

TKI asal Kabupaten Pandeglang lebih memilih bekerja di Asia-Pasifik, dan salah satu pertimbangannya karena perlidnungannya cukup bagus dibandingkankawasan lainnya.

Selain berupaya membuka lapangan kerja dan penempatan bekerja, pemerintah Kabupaten Pandeglang juga melaksanakan pelatihan bagi warga masih menganggur, baik berbasis komptensi maupun kewirausahaan.

"Pelatihan berbasis kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, tujuannya menyiapkan pekerja yang siap pakai," kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Undang Suhendar.

Sedangkan kewirausahaan, kata dia, ditujukan agar warga bisa membuka usaha sendiri, jadi tidak perlu mencari pekerjaan di perusahaan atau lainnya.

Pelatihan itu, kata dia, merupakan kegiatan rutin yang setiap tahun dilaksanakan dengan jumlah peserta bervariasi.

Pada 2014, sebanyak 258 orang diikutkan dalam pelatihaan itu, dengan rincian berbasis komptensi 128 orang, berbasis masyarakat 110 orang dan kewirausahaan 20 orang.

"Peserta yang ikut pelatihan berbasis komptensi sudah banyak yang diterima bekerja di perusahaan, dan yang ikut kewirausahaan telah membuka usaha, seperti bidang perbengkelan atau reparasi HP," ujarnya. [tar]



Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Definisi pertumbuhan Ekonomi
            Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Faktor Faktor pertumbuhan ekonomi
·               Faktor Sumber Daya Manusia
Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.
·         Faktor Sumber Daya Alam
Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.
·         Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.
·         Faktor Budaya
Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.
·         Sumber Daya Modal
Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas

Solusi
            Menurut saya pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat supaya Indonesia dapat menjadi Negara yang maju dengan cara mendorong perdagangan internasional ,meningkatkan kualitas pendidikan , dan merangsa orang untuk menabung


Pertumbuhan Ekonomi 2015 Diramalkan Hanya Capai 5,4 Persen

JUM'AT, 19 JUNI 2015 | 02:00 WIB
Pertumbuhan Ekonomi 2015 Diramalkan Hanya Capai 5,4 Persen
Ilustrasi Bank Indonesia (BI). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.COJakarta - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi sepanjang 2015 akan mencapai 5--5,4 persen, lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya 5,4--5,8 persen.

"Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5--5,4 persen pada 2015," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara saat jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Menurut Tirta, konsistensi untuk mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah akan membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang sempat lesu di awal tahun.

"Implementasi proyek-proyek infrastruktur, serta perbaikan iklim investasi akan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di 2015," kata Tirta.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2015 diperkirakan masih terbatas dan akan membaik pada triwulan-triwulan mendatang.

"Tumbuh terbatas di sini maksudnya ekonomi tetap tumbuh namun tidak akan tinggi-tinggi banget," ujar Tirta.

Dari sisi eksternal, ekspor diperkirakan masih tertekan sejalan dengan perekonomian global dan harga komoditas yang masih rendah.

Investasi diperkirakan masih tumbuh terbatas, seiring dengan masih lemahnya impor barang modal dan perkembangan realisasi infrastruktur yang belum secepat perkiraan.

Sementara itu, konsumsi diperkirakan membaik, terindikasi dari indeks keyakinan konsumen yang meningkat pada Mei 2015.

"Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada semester II 2015 akan membaik, didukung oleh meningkatnya konsumsi dan investasi pemerintah sejalan dengan semakin meningkatnya implementasi proyek-proyek infrastruktur dan meningkatnya penyaluran kredit perbankan," kata Tirta.